PEDOMAN ADMINISTRASI DESA - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006. 2006 No. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. 86, TLN No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 10. 20,. Download Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; b. SMARTID – Pada tanggal 30 Desember 2020, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Judul. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4637); 9. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan Perundang-undangan. MODEL BUKU ADMINISTRASI DESA 1. Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 melalui link di bawah ini: Download PDF (2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa; 8. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Lampiran 2. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun. BAB I Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara. 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006. TENTANG . PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGATURAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Tahun 2017 Nomor 73); 4. Pencatatan Sipil yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang - 8 - Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanTipe Dokumen. id : 14 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Administrasi Desa. Menteri Dalam Negeri; 3. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. 9. Model A. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 1229 kali. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; MEMUTUSKAN. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal : 28 Desember 2006. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). DEPARTEMEN DAlAM NEGERI REPUBlIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DAlAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 129 dan pasal 130. Undang-Undang Nomor 39. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI. 6. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. go. 4632 LL SETNEG : 9 HLM. 541, kemendagri. Tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Kementerian Perhubungan: No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 2006. Rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi peraturan daerah dapat diajukan oleh kepala daerah ataupun oleh DPRD, melalui hak prakarsa dan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian batas daerah, sehingga perlu diganti; d. 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. NOMOR 8 TAHUN 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Pemerintah (PP) NO. 14, BN. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. NOMOR 31 TAHUN 2006. 1419, peraturan. Peraturan Pemerintah No. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahu n 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. 3 : Buku Data Inventaris Desa d. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 4. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah b. IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA. Daftar. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Nomor. 187 dan 188 tahun 1970; 4. 2018. PERMENDAGRI No. MOH. Permen Perumahan Rakyat No 32 Tahun 2006 Petunjuk Teknis Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri - Download as a PDF or view online for free. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah; Mengingat : 1. Komnas HAM RI sebelumnya telah melakukan pengkajian atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu. 6 January 2020; Peraturan Menteri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 380k: v. BN = Berita Negara. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungi kami melalui Facebook fb. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Halaman ini telah diakses 3451 kali. bahwa dalam kegiatan mitigasi bencana dapat berjalan secara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. U. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentangUndang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah T. Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 14. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . M E M U T U S K A N Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku: a) Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Perkada yang mengatur mengenai kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pera-turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. BN = Berita Negara. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. id : 7 hlm. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG. bahwa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 12. Permendagri 13 Tahun 2006 ditetapkan sebagai tindak lanjut atau peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran. E. of 55. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Form and Application. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPeraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. PERMENDAGRI No. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RUANGAN KANTOR A. Semoga informasi ini bermanfaat. BAB I ditimbulkan melalui kegiatan mitigasi bencana; b. Bahkan untuk memastikan pembangunan basis data tersebut Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007 mengatur Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa secara geografis Indonesia rawan bencana yang disebabkan oleh alam dan ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Judul. Nomor 25 Tahun 2008; 10. 68, LL SETNEG : 29 HLM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI. 4662 LL SETNEG : 4 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/DaerahHukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Terdiri dari lima pasal. Negara Republik Indonesia. Download: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 PDF. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. 48. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 540, kemendagri. MOH. PERATURANPEDIA. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia. TBN = Tambahan Berita Negara. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal T. Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai.